Badak Jawa Terancam Tambang? ESDM Beri Penjelasan soal Wilayah Perairan Ujung Kulon

Matawarta.com, JAKARTA – Penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Provinsi Banten memunculkan perhatian publik. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan keputusan tersebut tidak menjadikan kawasan konservasi habitat badak Jawa sebagai lokasi pertambangan.

ESDM menegaskan tidak ada wilayah Taman Nasional Ujung Kulon yang dimasukkan ke dalam peta pertambangan. Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengatur sebagian perairan laut di sekitar kawasan tersebut.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan belum ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan TNUK maupun perairan sekitarnya.

“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut Dwi, penetapan wilayah perairan tersebut memiliki riwayat panjang. Persoalan ini bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 yang mencakup sejumlah wilayah pertambangan, termasuk perairan laut.

Dalam prosesnya, sebagian usulan wilayah perairan sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Akan tetapi, Pemprov Banten kembali mengajukan wilayah tersebut pada 16 November 2015 melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015.

Pengajuan ulang tersebut kemudian menjadi dasar masuknya sebagian perairan sekitar TNUK dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan.

Ketentuan itu tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya, penetapan kembali dilakukan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan pembaruan dari keputusan sebelumnya sekaligus memperbaiki sejumlah ketentuan berdasarkan usulan pemerintah daerah.

ESDM menyebut pertimbangan geologi menjadi salah satu alasan wilayah perairan tersebut masuk dalam peta WUP. Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian kawasan itu memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi persyaratan teknis untuk ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan.

Meski demikian, Dwi mengingatkan bahwa status WUP tidak otomatis memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk melakukan aktivitas penambangan.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Sejumlah persyaratan wajib dipenuhi sebelum izin diterbitkan, mulai dari kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), hingga persetujuan lingkungan.

Kementerian ESDM menegaskan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tidak boleh mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Pemerintah memastikan penetapan wilayah pertambangan tersebut tidak mengubah status maupun fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi. (paz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *