Matawarta.com, DEPOK – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi pesantren tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dan kucuran anggaran pemerintah. Dukungan ekosistem yang kuat, mulai dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil hingga kalangan pesantren, menjadi faktor penentu.
Pria yang akrab disapa Gus Imin itu bahkan mengingatkan kegagalan program Kredit Usaha Tani (KUT) yang sempat digadang-gadang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Program tersebut meninggalkan persoalan tunggakan kredit hingga Rp10 triliun karena tidak ditopang ekosistem yang memadai.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar program pemberdayaan ekonomi pesantren tidak mengalami nasib serupa.
“Tanpa ekosistem yang terbangun, sebagus apa pun program yang dibuat bisa gagal. Dahulu ada program yang bagus untuk petani, namanya KUT. Targetnya pemberdayaan secara cepat, efektif, dan melibatkan banyak pihak. Tetapi, karena ekosistem tak terbangun, dalam waktu singkat, tak kurang dari satu tahun program KUT ini gagal dan menyisakan tunggakan kredit Rp10 triliun,” kata Muhaimin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Simposium Nasional bertajuk ‘Pemberdayaan Ekonomi Sosial-Ekonomi Pesantren’ di Depok, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia, Universitas Indonesia, dan Kementerian Agama.
Menurut Gus Imin, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi dan pembangunan ekosistem yang terintegrasi agar berbagai program pemerintah benar-benar memberikan dampak hingga tingkat bawah.
Dia menilai momentum pemberdayaan pesantren semakin terbuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui Undang-Undang Pesantren dan terbentuknya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.
“Pak Presiden sudah menyetujui UU Pesantren, jadi saatnya memberdayakan ekosistem pesantren yang juga melibatkan ISNU. ISNU tinggal memikirkan bagaimana ekosistem bisa terbangun sehingga program bisa berjalan maksimal di bawah,” ungkapnya.
Muhaimin juga mengaitkan pemberdayaan pesantren dengan agenda besar pemerintahan Prabowo Subianto, yakni transformasi bangsa melalui penguatan kembali amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dia menjelaskan, pemerintah perlu memperkuat penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam oleh negara sebagaimana amanat Pasal 33. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar kapasitas fiskal negara yang selama ini masih banyak bertumpu pada penerimaan pajak.
Dengan kapasitas anggaran yang lebih kuat, pemerintah diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan amanat Pasal 34 UUD 1945, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial.
“Setiap rupiah APBN harus bermakna dan bernuansa pemberdayaan. Dengan begitu, ekosistem pesantren terkait ekosistem sosial dan ekosistem ekonomi serta ekosistem yang lainnya, akan diberdayakan,” tegasnya.
Dia menambahkan, pesantren sejatinya mampu tumbuh secara mandiri. Namun, dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program strategis harus dimanfaatkan untuk mempercepat penguatan ekonomi pesantren.
Sementara itu, Ketua Umum PP ISNU Kamaruddin Amin menilai persoalan ekonomi masyarakat tidak mungkin diselesaikan pemerintah sendirian.
Diperlukan keterlibatan berbagai elemen bangsa, termasuk organisasi masyarakat sipil yang memiliki sumber daya manusia dan jaringan hingga ke tingkat akar rumput.
Menurutnya, ISNU siap mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi pesantren.
“ISNU ini dengan tagline-nya harus berdampak, harus berdaya, harus berbuat, lakukan sesuatu. Sehingga ISNU ini adalah sebuah organisasi yang lahir batin mendukung dan bersama pemerintah sebagai mitra strategis pemerintah,” tuturnya.
Kamaruddin menegaskan, ISNU akan mengerahkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk ikut merancang dan memperkuat program pemberdayaan ekonomi pesantren.
Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui deklarasi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk menggerakkan pemberdayaan ekosistem sosial-ekonomi pesantren berbasis koperasi.
Deklarasi dibacakan Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik bersama perwakilan Universitas Indonesia dan Kementerian Agama, dan disaksikan langsung oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. (mua)
