Matawarta.com, JAKARTA – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. DPR RI mulai bersiap menindaklanjuti berbagai desakan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah yang digunakan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan pada Pilpres 2024.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya telah menerima banyak usulan agar parlemen mengambil sikap atas persoalan tersebut. Aspirasi itu tidak hanya datang dari organisasi masyarakat sipil, tetapi juga sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi.
Meski demikian, DPR belum bisa memulai pembahasan secara resmi karena masih berada dalam masa reses. Dasco memastikan proses tindak lanjut baru dapat berjalan setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa (10/11).
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Dasco menjelaskan, berbagai masukan yang masuk sejauh ini masih sebatas dibicarakan secara informal. DPR akan menentukan langkah selanjutnya setelah seluruh aktivitas persidangan kembali berjalan.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Desakan kepada DPR tersebut muncul setelah MA mengabulkan seluruh petitum gugatan yang diajukan Subhan Palal. Dalam putusan kasasi, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.
Dokumen yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 di Jakarta.
Dalam gugatannya, Subhan Palal mengajukan empat tuntutan. Pertama, meminta seluruh gugatan dikabulkan. Kedua, meminta surat keterangan penyetaraan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Selanjutnya, penggugat meminta agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Terakhir, meminta tergugat dibebankan biaya perkara.
MA akhirnya mengabulkan seluruh tuntutan tersebut. Amar putusan kasasi secara tegas menyebut, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Putusan itu juga menambah sorotan terhadap riwayat pendidikan Gibran. Sebelumnya, dalam proses pemeriksaan terkait perkara pencalonan presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menyinggung tidak ditemukannya dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia. (paz)
