Matawarta.com, JAKARTA- Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk menjaga partai tetap berada di jalur perjuangan rakyat dan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun bisnis. Ia menyebut, partai politik sejatinya merupakan instrumen perjuangan publik, bukan alat kelompok tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025). Dalam sambutannya, ia menyinggung akar sejarah Golkar yang lahir dari dinamika dan aspirasi masyarakat Indonesia.
“Golkar ini tidak dibentuk oleh segelintir orang, melainkan lahir dari rahim rakyat Indonesia,” ujar Bahlil.
Ia menekankan sejak awal Golkar dirintis oleh para pendiri bangsa. Untuk itu, kepemilikan partai tidak boleh diklaim oleh kelompok, individu, apalagi keluarga tertentu.
“Tidak boleh ada satu kelompok yang merasa Golkar ini milik mereka. Golkar bukan milik keluarga, bukan milik elite tertentu. Golkar adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang merasa menjadi bagian dari keluarga besarnya,” tegasnya.
Bahlil juga mengingatkan pentingnya sikap terbuka dan inklusif dalam berpartai. Menurutnya, Golkar tidak boleh terjebak dalam budaya eksklusivitas, feodalisme, atau pengkultusan individu.
“Partai ini aset bangsa. Politik yang kita jalankan adalah politik kesejahteraan, bukan politik licik atau penuh rekayasa,” kata Menteri ESDM itu.
Ia meminta seluruh kader menjunjung tinggi aturan dan mekanisme organisasi yang telah menjadi tradisi Golkar sejak lama. Dalam kesempatan itu, Bahlil kembali menegaskan larangan keras memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi maupun bisnis.
“Golkar tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk kelompok bisnis,” ujarnya.
Bahlil memastikan dirinya memberi contoh dengan tidak pernah menggunakan posisi ketua umum untuk mengurus urusan pribadi. Ia bahkan menegaskan siap mundur jika prinsip tersebut dilanggar.
“Selama saya memimpin Golkar, saya tidak pernah dan tidak akan meminta partai mengurus kepentingan pribadi, apalagi bisnis. Kalau sampai itu terjadi, lebih baik saya tidak jadi ketua umum,” ucapnya.
Ia menambahkan sejak kecil dirinya terbiasa mandiri dan tidak menggantungkan urusan pribadi pada orang lain.
“Saya dilahirkan bukan untuk diurus, tapi untuk mengurus,” katanya.
Bahlil pun meminta seluruh kader mengikuti prinsip tersebut. Menurutnya, jika ketua umum saja dilarang menggunakan partai untuk kepentingan pribadi, maka hal serupa berlaku bagi semua kader tanpa terkecuali.
“Golkar ini milik kita bersama dan merupakan aset negara. Marwah partai harus kita jaga demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup Bahlil. (mua)
