Matawarta.com, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menandai langkah awal pemerataan pendidikan nasional dengan meresmikan ratusan Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di berbagai daerah Indonesia. Peresmian dilakukan secara terpusat di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1).
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan resmi diluncurkan serentak. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo menekankan pendidikan tidak boleh dibatasi oleh kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial. Ia juga mengapresiasi para siswa Sekolah Rakyat yang dinilainya telah menunjukkan berbagai capaian positif sejak program tersebut dijalankan.
Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hingga 2025, 166 Sekolah Rakyat rintisan telah aktif beroperasi dan tersebar di berbagai wilayah. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 70 lokasi, disusul Sumatra 35 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Maluku 7 lokasi, serta Papua 6 lokasi.
Saat ini, Sekolah Rakyat rintisan menampung 14.846 siswa. Kegiatan belajar mengajar didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan.
Tak berhenti di tahap rintisan, pemerintah juga mulai membangun Sekolah Rakyat permanen pada tahun ini di 104 titik. Lokasinya tersebar di Jawa sebanyak 40 titik, Sumatra 26 titik, Sulawesi 16 titik, Kalimantan 12 titik, Bali dan Nusa Tenggara 3 titik, Maluku 4 titik, serta Papua 3 titik.
Pemerintah berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi muda yang berdaya saing, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial di masa depan. (paz)
