Matawarta.com, JAKARTA– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera yang berlangsung selama tiga bulan membuat kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi sorotan. Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah mengevaluasi penanganan karhutla, sementara desakan agar Raja Juli mundur mulai bermunculan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan menilai Raja Juli memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi kawasan hutan. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan langkah pencegahan hingga efektivitas pemadaman karhutla.
“Menhut tentu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kawasan hutan dikelola dan dilindungi dengan baik. Karena itu, wajar apabila publik dan DPR meminta penjelasan mengenai kesiapan pencegahan, kecepatan respons, efektivitas koordinasi, serta hasil penanganan di lapangan,” kata Johan saat dihubungi, Rabu (14/10).
Johan menilai keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan. Keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap juga harus menjadi prioritas.
Ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar penanganan di lapangan berjalan terpadu.
Desakan juga datang dari anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita. Ia meminta pemerintah segera memperjelas status bencana karhutla, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.
Menurut Sonny, pemerintah tidak boleh berlarut-larut menentukan status bencana ketika masyarakat sudah berbulan-bulan menghadapi kebakaran dan kabut asap.
Jika dampaknya memenuhi kriteria bencana nasional, ia meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil keputusan. Jika belum, pemerintah perlu menjelaskan dasar penilaiannya kepada publik.
“Jangan sampai masyarakat sudah berbulan-bulan menghadapi kenyataan sebuah bencana, sementara pemerintah masih berlarut-larut menentukan statusnya,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mencatat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Tekanan terhadap Raja Juli juga muncul dari masyarakat. Pada Senin (12/10), sejumlah pemuda menggelar aksi di depan hotel tempat Menhut menginap di Kalimantan Tengah.
Perwakilan massa, Aris, bahkan meminta Raja Juli mundur jika tidak mampu memberikan solusi konkret atas karhutla dan kabut asap yang mengganggu kesehatan warga.
Menanggapi desakan tersebut, Raja Juli menegaskan pemerintah tidak lepas tangan. Ia mengaku prihatin terhadap masyarakat yang telah terpapar asap selama tiga bulan terakhir.
“Kritik, saran, bahkan kritik pedas sekalipun kami terima sebagai vitamin untuk bekerja lebih keras lagi,” ujar Raja Juli, Selasa (13/10).
Ia menyatakan kritik masyarakat akan menjadi bahan evaluasi agar pemerintah bekerja lebih serius dalam menangani karhutla. (mua)
