JAKARTA – matawarta.com : Indonesia meningkatkan upaya untuk mengakhiri ketergantungan terhadap impor kedelai. Ini setelah Presiden Jokowi Widodo menginstruksikan Badan Pangan Nasional (BPN) menetapkan harga jual referensi kedelai dari petani lokal.
Harga acuan yang ditetapkan untuk mendorong petani menanam kedelai, sehingga produksi kedelai di nusantara bisa terdongkrak.
Kedelai sangat penting karena menjadi bahan utama tahu dan tempe, makanan tradisional Indonesia.
Dalam sebuah pernyataan pers, Ketua BPN Arief Prasetyo mengatakan harga acuan kedelai yang dibeli dari petani akan ada di kisaran Rp10.000 atau 67 sen dolar AS per kilogram. Angka itu dinilai bisa membuat petani kedelai untung.
Namun, kebijakan harga itu perlu dibarengi upaya peningkatan produktivitas usaha tani kedelai. Prasetyo mengatakan Kementerian Pertanian telah dipercaya untuk memacu produksi kedelai di dalam negeri.
Upaya lainnya adalah penanaman varietas unggul dan penggunaan benih organisme hasil rekayasa genetika (GMO). Dengan menggunakan benih transgenik, diperkirakan produksi kedelai per hektar dapat meningkat dari 1,6 hingga 2 ton per hektar menjadi sekitar 3,5 hingga 4 ton per hektar.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden menginginkan Indonesia menghentikan impor kedelai secara total, setelah melihat produksi kedelai nasional terus menurun dan semakin sulit memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 2,4 juta ton.
Hartarto mengatakan petani lokal enggan menanam kedelai karena harga jual yang tidak menguntungkan saat ini.
Petani tidak berminat menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kilogram. Sementara harga kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah.
Makanya, BUMN diinstruksikan oleh presiden untuk membeli kedelai produksi lokal dengan harga yang sudah ditentukan.
Hartarto juga mengatakan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk memperluas areal pertanian kedelai dari saat ini, dari 150.000 hektare menjadi 600.000 hektare tahun depan.
Sebab pemerintah menargetkan untuk meningkatkannya menjadi 1 juta hektar dalam waktu dua hingga tiga tahun.*(WAH)
