Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyebut bahwa perlu adanya suatu kementerian atau badan khusus yang mengurus permasalahan di perkotaan.
Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis (13/7/2023).
Menurut Anies, kota harus memiliki porsi fiskal yang lebih besar sehingga bisa melayani kebutuhan warganya.
“Uniknya di pemerintah pusat sampai dengan hari ini, belum ada badan yang mengurus perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan, kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Sudah saatnya perlu ada apapun namanya badan yang mengurus perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional,” kata Anies di Rakernas Apeksi.
Anies mengatakan, badan atau kementerian tersebut nantinya bertugas mengurusi bidang pembangunan kota hingga pemberdayaan warga perkotaan.
Termasuk memberikan standar perkotaan, melayani kebutuhan dasar seperti air, kebutuhan rumah tangga, pasokan gas, hingga kesehatan.
“Kami melihat perlu ada sebuah badan, sebuah institusi di pusat, yang secara serius membantu kota-kota dari aspek tata ruang sampai mobilitas, sampai dengan pengelolaan sampah, pendidikan, dan lain-lain,” ucap Anies.
Anies mengklaim, saat ini masih terjadi ketimpangan antara kota yang satu dengan kota lainnya. Sehingga, menurutnya, perlu ada suatu badan atau kementerian yang khusus menindaklanjuti permasalahan di perkotaan.
“Ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya baik, ada kota-kota yang perencaaan tata ruangnya kurang. Dan koordinasi hanya dari kementerian tata ruang, itu tidak akan pernah mencukupi,” tambah Anies.
