Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai, pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), penuh dengan nuansa politik.
“Saya bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Cak Imin, tapi ya saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik. Apapun, hari ini kasus yang sudah lama tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan, bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi,” kata Masinton dikutip dari keterangan video, Selasa (5/9/2023).
Menurut Masinton, kasus tersebut sudah terjadi lama yakni 2012 lalu. Namun baru kembali diungkit pasca-Cak Imin deklarasi sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.
“Terlepas mau apa pun itu alasan yang mau dibangun KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi, kenapa? Ini kasus 2012, kenapa kok baru sekarang ketika Gus Muhaimin mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden?” ujarnya.
Masinton mengingatkan penegakan hukum harus memiliki asas kepastian hukum. Ia mengaku tak bisa menolerir kasus penegakan hukum dijadikan alat politik. Ia siap melawan bersama bila hukum dicampur aduk dengan politik.
“Kepastian hukumnya nggak ada, kasus 2012 kok baru sekarang. Nah, selama ini ngapain? Nah, ini yang menurut saya kita tidak boleh tolerir, hukum dijadikan alat politik itu tidak benar,” kata Masinton.
“Ditegakkan mau langit hendak runtuh, ditegakkan hukum itu, tapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi, itu harus ditentang sama-sama,” ucap politikus senior PDIP ini.
