Publik menyoroti sejumlah nama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menduduki jabatan strategis, sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyatakan tidak ada masalah dengan jabatan strategis di BUMN yang diemban kerabat Jokowi. Dia merasa heran kenapa hal ini dipermasalahkan.
“Kalau komisaris itu kan sebetulnya adalah lebih kepada tugas dan pengawasan jalannya perusahaan. Dan yang kedua komisaris itu mewakili pemegang saham di BUMN itu. Di mana masalahnya? Tidak ada masalahnya di situ,” ujar Ngabalin kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Ngabalin menegaskan, mereka yang duduk di kursi komisaris adalah orang yang dianggap negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni.
Ngabalin lantas mencontohkan saat dirinya menjadi komisaris di Angkasa Pura I, hingga Pelindo. Menurut dia, penugasan itu disebabkan atas kemampuannya. Namun setelah habis masa baktinya, tidak ada masalah jika harus digantikan orang lain.
“Setelah itu cukup, bang kami ganti ya? Cukup ya cukup, selesai. Kalau banyak jabatan kita setengah mati,” ujar dia.
Ngabalin pun meminta siapa pun tidak menaruh curiga. Sebab, semua pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dengan sistem management BUMN yang baik.
“Akuntabilitas kan negara ini termasuk BUMN itu diatur dengan sistem yang sama sekali tidak diragukan kualitas manajemennya, leadership-nya, prinsipnya oke,” kata Ngabalin meyakinkan.
Bahkan dia pun menolak kalau hal tersebut dicap sebagai dinasti atau pin nepotisme.
“Dikit-dikit dinasti lah, dikit-dikit nepotisme lah, apalagi?,” ucap Ali Mochtar Ngabalin menandasi.
