Matawarta.com, JAKARTA– Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran mulai berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK)
di TVRI dan RRI. Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan menegaskan pegawai adalah prioritas anggaran bukan justru menjadi korban efisiensi.
“Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Ia menyayangkan keputusan perusahaan yang memilih memangkas anggaran dari level bawah. Menurutnya seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari level atas.
“Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan,” katanya.
“Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja,” tegasnya.
Dengan adanya kejadian tersebut, maka framing pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo demi membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin kuat. Hal itu justru menimbulkan polemik bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?” katanya.
Putra meminta agar TVRI dan RRI bisa melakukan rekonstruksi anggaran agar tidak berdampak kepada karyawan. Apalagi, pekerja media kontributor bekerja dengan militan tanpa asuransi.
“Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis,” katanya.
Sebelumnya, viral di media sosial rekaman video sejumlah pegawai honorer TVRI dan RRI yang di PHK. Masyarakat kecewa dengan kebijakan Prabowo tersebut lantaran di tengah efisiensi anggaran, pemerintah justru memiliki kabinet bengkak yang diisi ratusan menteri.
