Matawarta.com, JAKARTA- Kebijakan pelarangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berdampak signifikan bagi sektor pariwisata. Solidaritas Pekerja Pariwisata menuntut aturan itu dicabut.
Ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Pariwisata menggelar aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7). Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Barat menggunakan bus.
Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja mengeluhkan akibat larangan yang dibuat Dedi Mulyadi, perusahaan pariwisata pendapatnya berkurang sampai 60 persen. Hal ini berdampak dengan nasib para pekerja yang terancam di PHK.
“Dari Rp80 juta per bulan (turun) menjadi sekitar Rp30 juta atau sekitar 60 persen. Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan,” katanya.
Dampak yang sama juga dirasakan oleh para UMKM karena dagangan mereka tidak laku. Untuk itu, Herdi meminta audiensi dengan Dedi Mulyadi agar aspirasi ini bisa didengar.
“Pelarangan ini, kebijakan ini dikeluarkan tanpa ada solusi penyelamat, baik bagi para pengusahanya maupun juga para pekerjanya,” ujarnya.
Akibat pelarangan study tour, para pekerja pariwisata mulai di-PHK. Herdi berharap Dedi Mulyadi memberikan solusi, bukan sekadar pelarangan semata.
“Pengusaha saya beberapa kali minta tolong jangan ada PHK dulu untuk sektor yang tiga elemen (perusahaan bis, UMKM, pekerja). Tapi yang lay off atau dirumahkan itu dimulai. Itu karena tidak ada pesanan,” katanya.
