Matawarta.com, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto kembali meluruskan polemik terkait keputusan pemerintah yang belum menetapkan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bencana nasional. Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan karena negara abai, melainkan hasil perhitungan kemampuan nasional dalam menangani krisis.
Penjelasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana sekaligus meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Menurutnya, status bencana nasional hanya diberlakukan bila dampak meluas dan melampaui kapasitas negara.
“Kita ini negara besar dengan 38 provinsi. Saat ini yang terdampak berat ada di tiga provinsi. Selama masih bisa kita atasi bersama, tidak perlu dinaikkan menjadi bencana nasional,” ujar Prabowo.
Ia menekankan, absennya status nasional tidak berarti penanganan dilakukan setengah hati. Prabowo justru menyebut kehadiran langsung para menteri di daerah terdampak sebagai bukti bahwa pemerintah bekerja secara serius dan terkoordinasi.
“Hari ini banyak menteri turun langsung ke lapangan. Ada yang di Aceh Utara, ada sekitar sepuluh menteri di Aceh. Ini menunjukkan negara hadir,” katanya.
Prabowo juga mengungkapkan pemerintah masih mengerahkan sumber daya untuk membantu wilayah lain yang terdampak bencana di luar Sumatera. Ia memastikan anggaran penanganan telah disiapkan dan akan digunakan secara maksimal.
“Kita masih menangani bencana di beberapa kabupaten di provinsi lain. Pemerintah memandang ini sangat serius, dan anggaran yang cukup besar sudah kita siapkan,” tegasnya.
Di luar dukungan APBN, Prabowo membuka kesempatan bagi masyarakat maupun pihak swasta yang ingin berpartisipasi dalam upaya kemanusiaan. Namun, ia mengingatkan agar seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi agar akuntabel dan tepat sasaran.
“Kalau ada yang ingin membantu dengan tulus, silakan. Tapi harus jelas. Sampaikan secara resmi ke pemerintah pusat, nanti kita yang salurkan,” ucap Prabowo.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menutup pintu bagi bantuan, tetapi juga tidak ingin penyaluran bantuan berjalan tanpa koordinasi yang jelas. (mua)
