Matawarta.com, JAKARTA – Pengelolaan dana sosial keagamaan di Indonesia berpotensi menghadapi persoalan regulasi jika batas kewenangan antarinstansi tidak segera diperjelas. Pemerintah kini didorong menata aturan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) agar tidak berbenturan dengan ketentuan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang berada di bawah Kementerian Sosial.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kepastian hukum dinilai penting agar lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana tanpa dibayangi ketidakjelasan regulasi.
Isu ini mengemuka dalam Expert Panel Seri IV Perumusan Arah Kebijakan Perubahan UU Pengelolaan Zakat yang digelar Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama di Orchardz Hotel Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Forum tersebut secara khusus membahas penataan objek, legalitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan DSKL, sekaligus mencari titik temu dengan aturan PUB.
Sejumlah pasal menjadi perhatian, mulai Pasal 17 hingga Pasal 20, Pasal 28, Pasal 38, dan Pasal 41. Pembahasan mencakup pembagian kewenangan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), definisi DSKL, kedudukan LAZ, hingga implikasi putusan Mahkamah Konstitusi.
Arifin dari BAZNAS menegaskan bahwa pengelolaan filantropi Islam membutuhkan landasan hukum yang jelas. Namun, regulasi yang disusun juga harus mampu mengakomodasi karakteristik pengumpulan dana berdasarkan prinsip syariah.
“Pengaturan filantropi Islam perlu diperjelas. Pengumpulan dana masyarakat harus memiliki landasan regulasi yang tepat, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme PUB. Namun, pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketentuan syariah dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Maksum, M.A., menilai DSKL tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian hukum. Menurutnya, keberadaan aturan khusus diperlukan untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dana sosial keagamaan.
“DSKL perlu mendapatkan pengaturan dalam undang-undang agar memiliki kepastian hukum. Pengaturan ini penting untuk memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dana sosial keagamaan. Negara dalam hal ini berperan sebagai fasilitator,” kata Maksum.
Persoalan transparansi juga menjadi perhatian Kementerian Agama. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Dr. Waryono, M.Ag., mencontohkan pengelolaan kotak amal masjid yang harus terbuka kepada masyarakat, baik mengenai jumlah dana yang terkumpul maupun penggunaannya.
“Pengurus masjid perlu terbuka mengenai jumlah dana yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut digunakan. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas agar pengelolaan dana keagamaan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Waryono mengingatkan bahwa regulasi pengelolaan dana sosial keagamaan tidak boleh terlalu kaku. Karakteristik muamalah yang fleksibel perlu menjadi pertimbangan agar aturan tetap memberikan ruang bagi praktik masyarakat, tanpa mengabaikan transparansi, kompetensi pengelola, dan tanggung jawab publik.
Sorotan serupa disampaikan Dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Debie Puspasari, M.P.A. Ia menilai akuntabilitas harus menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola dana keagamaan.
Menurutnya, mekanisme pertanggungjawaban perlu mempertimbangkan kebutuhan muzaki serta karakteristik masing-masing dana agar pengelolaannya tetap fleksibel.
“Pemerintah perlu memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana keagamaan. Mekanisme pertanggungjawaban juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan muzaki agar pengelolaan tetap fleksibel,” jelas Debie.
Komisioner BAZNAS, Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., turut mengingatkan besarnya potensi DSKL yang harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“DSKL memiliki potensi yang besar. Karena itu, pengelolaannya harus memiliki tata kelola yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Undang-Undang Pengelolaan Zakat merupakan hak eksklusif umat Islam, sehingga kebijakan yang dirumuskan harus semakin baik dalam mengatur pengelolaan zakat,” tuturnya.
Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana yang dihimpun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Sekretaris BAZNAS, H. Subhan Cholid, Lc., M.A., mengingatkan agar revisi undang-undang tidak menyamakan pengaturan zakat dengan DSKL. Keduanya memiliki karakteristik dan dasar penghimpunan yang berbeda.
“Zakat merupakan kewajiban keagamaan, sedangkan DSKL memiliki karakteristik yang lebih beragam dan pada umumnya bersifat sukarela. Karena itu, pengaturannya perlu dibedakan agar masing-masing memiliki landasan tata kelola yang sesuai,” ujarnya.
Subhan juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik sejak proses penghimpunan hingga penyaluran. Pengelolaan dana harus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Dengan berbagai masukan tersebut, harmonisasi aturan DSKL dan PUB menjadi pekerjaan penting yang harus diselesaikan dalam revisi UU Pengelolaan Zakat. Pemerintah dituntut memperjelas batas kewenangan antara Kementerian Agama dan Kementerian Sosial agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
Kejelasan regulasi diharapkan bukan hanya memberikan kepastian bagi BAZNAS dan LAZ, tetapi juga melindungi masyarakat yang menyalurkan dana sosial keagamaan. Dengan demikian, potensi filantropi Islam dapat dikelola lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas. (paz)
