Matawarta.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mendorong perubahan dalam tata kelola penyaluran zakat nasional dengan memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut diharapkan menjadi salah satu landasan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat dalam menentukan masyarakat yang menjadi prioritas penerima manfaat atau mustahik.
Melalui kebijakan ini, Kemenag ingin memastikan pendistribusian zakat tidak sekadar menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan.
Penguatan pengelolaan zakat berbasis data tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan yang diselenggarakan Subdirektorat Pengelolaan dan Pengawasan Zakat Kemenag di Hotel Grand Orchardz, Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kemenag menyoroti pentingnya membangun ekosistem data-driven BAZNAS. Sistem ini mengutamakan penggunaan data dalam seluruh tahapan pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan program, penentuan penerima, pelaksanaan bantuan hingga evaluasi hasil.
Integrasi DTSEN dengan basis data mustahik diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi masyarakat. Dengan begitu, penentuan penerima zakat dapat mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan masing-masing calon penerima.
Selain meningkatkan akurasi penyaluran, keterpaduan data juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi pemerintah, BAZNAS, dan lembaga amil zakat agar bantuan yang diberikan tidak saling tumpang tindih.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., mengatakan bahwa pengelolaan zakat harus tetap berlandaskan ketentuan syariat Islam.
Dia menegaskan, delapan asnaf tetap menjadi kelompok yang berhak menerima zakat. Namun, pemanfaatan dana zakat juga perlu diarahkan pada program-program produktif yang dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian penerima manfaat.
Menurut Abu Rokhmad, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang dapat dikembangkan melalui pendayagunaan zakat. Pemberian beasiswa diharapkan mampu membuka kesempatan bagi mustahik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Zakat dapat diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan. Harapannya, penerima beasiswa mampu meningkatkan kualitas dirinya, kemudian setelah berhasil dan berkarya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya,” kata Abu Rokhmad.
Program pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui bantuan permodalan usaha. Skema ini dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan efek berganda bagi lingkungan sekitar.
“Begitu juga melalui bantuan permodalan, zakat diharapkan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ini merupakan bagian dari perhatian pemerintah bersama BAZNAS dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendorong kemandirian dan kesejahteraan umat,” ujarnya.
Abu Rokhmad menambahkan, penggunaan data dalam pengelolaan zakat tidak boleh berhenti pada proses pendataan dan penentuan penerima bantuan.
Data juga harus dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan yang telah dijalankan.
Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat melalui perkembangan pendapatan mustahik, pertumbuhan usaha produktif, peningkatan akses pendidikan, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi setelah menerima bantuan.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan nyata yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Dr. Waryono, M.Ag., mengingatkan bahwa penyaluran zakat memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Penyaluran zakat, intinya bukan hanya kepekaan sosial, ada peran negara atau pemerintah terhadap rakyatnya,” ujar Waryono.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan sosial.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi II Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan BAZNAS, Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si., serta Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Maksum.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Kemenag berharap integrasi DTSEN dan penguatan sistem data-driven BAZNAS dapat membuat pengelolaan dana zakat semakin efektif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen bantuan bagi masyarakat miskin, tetapi juga dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan usaha produktif, dan mendorong kemandirian ekonomi umat. (paz)
