Matawarta.com, DEPOK – Pemberdayaan pesantren dinilai perlu menjadi salah satu prioritas dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Dengan jumlah lebih dari 40 ribu lembaga dan sekitar 8 hingga 10 juta santri, pesantren memiliki jaringan sosial yang luas dan potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional.
Anggota Dewan Pembina Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) Muhammad Qodari mengatakan pesantren mempunyai sumber daya dan basis komunitas yang dapat dikembangkan untuk memperluas program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, pesantren tidak hanya memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam penguatan ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat.
Hal itu disampaikan Qodari dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
Ia menilai jumlah pesantren dan santri yang besar merupakan kekuatan strategis apabila diikuti dengan kebijakan serta program pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Pesantren ini jumlahnya lebih dari 40 ribu, kemudian jumlah santrinya diperkirakan sekitar 8 sampai 10 juta. Ini merupakan potensi yang sangat besar. Karena itu, pesantren layak menjadi salah satu titik pemberdayaan program sosial ekonomi,” ujar Qodari.
Qodari juga menjelaskan bahwa pengembangan pesantren memiliki keterkaitan erat dengan penguatan Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, pesantren selama ini menjadi bagian penting dari fondasi sosial, ekonomi, dan keagamaan organisasi tersebut.
“NU itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pesantren. Pesantren merupakan tulang punggung sosial, ekonomi, dan keagamaan NU,” katanya.
Selain membahas potensi pesantren, Qodari turut menyoroti pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Ia memandang kehadiran lembaga tersebut sebagai langkah penting pemerintah dalam memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan pesantren.
Menurutnya, pembentukan Ditjen Pesantren tidak sebatas kebijakan teknokratis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Kebijakan tersebut juga memiliki dimensi politik yang menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pesantren.
“Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren ini merupakan langkah teknokrasi sekaligus pesan politik yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Kendati demikian, Qodari menekankan bahwa keberadaan direktorat jenderal tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program yang efektif. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pesantren dan memberikan manfaat secara langsung.
Ia berharap pembentukan Ditjen Pesantren dapat menghasilkan perubahan yang bisa diukur, baik dari sisi pengembangan kelembagaan maupun peningkatan kesejahteraan komunitas pesantren.
“Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana program-program di bawah direktorat jenderal ini bisa memberikan dampak nyata. Harus ada perbedaan yang konkret antara sebelum dan sesudah direktorat jenderal ini berdiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Qodari menilai perhatian pemerintah terhadap NU juga berkaitan dengan besarnya basis masyarakat yang berada dalam jaringan organisasi tersebut. Ia memperkirakan sekitar 50 hingga 55 persen masyarakat Muslim Indonesia merupakan bagian dari NU.
Dengan cakupan sosial yang luas, menurutnya, penguatan NU dan pesantren dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat secara lebih menyeluruh.
“Kalau lebih dari 50 sampai 55 persen masyarakat Muslim Indonesia merupakan bagian dari NU, tentu wajar jika NU mendapatkan banyak program dan bantuan dari pemerintah. Memajukan NU sama dengan memajukan bangsa Indonesia,” tuturnya.
Qodari berharap potensi pesantren dapat dimasukkan secara lebih optimal dalam perencanaan program pemberdayaan nasional.
Melalui kolaborasi pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, pesantren diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi, memperluas kesempatan pemberdayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya. (paz)
