Matawarta.com, JAKARTA – Partai Golkar mulai mengambil langkah tegas menyusul munculnya tudingan yang menyeret Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Tak tinggal diam, Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Keduanya diminta segera menarik pernyataan yang dianggap merugikan nama baik Bahlil.
Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar Muhamad Sattu Pali mengatakan somasi tersebut juga ditujukan kepada pihak-pihak lain yang ikut menyebarluaskan konten berisi tudingan tersebut di media sosial.
“Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (10/11).
Langkah hukum tersebut, kata Sattu, dilakukan atas izin dan kuasa langsung dari Bahlil kepada tim hukum Partai Golkar.
Somasi itu tercatat dalam surat Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Tak sekadar memberikan teguran, tim hukum Golkar juga memasang tenggat waktu bagi kedua pihak untuk memenuhi tuntutan mereka.
Said Didu dan Sri Radjasa diberi waktu maksimal 3×24 jam sejak somasi disampaikan untuk mencabut pernyataan, menghapus video terkait dari media sosial, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Bahlil dan seluruh keluarga besar Partai Golkar.
Tim hukum Golkar turut mengingatkan bahwa persoalan tersebut berpotensi bersinggungan dengan sejumlah aturan hukum, mulai dari Pasal 27A jo Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE hingga ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
Jika ultimatum tersebut tidak dipenuhi, Golkar memastikan tidak akan menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke jalur hukum.
Di sisi lain, Bahlil sebelumnya telah membantah tudingan keterlibatannya dalam pertemuan sejumlah ketua umum partai politik dengan para tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengaku dirinya juga menjadi korban penyadapan yang diduga dilakukan empat jenderal Polri tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci dari mana memperoleh informasi bahwa dirinya turut menjadi korban. (mua)
