Matawarta.com, JAKARTA– Menteri ATR/BPN Nusron Wahid angkat bicara terkait nasib tenaga kerja honorer di kementeriannya usai terkena pemangkasan anggaran.
Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2025 terkena efisiensi sebesar Rp 2,01 triliun atau sekitar 31,17% menjadi cuma sekitar Rp 4,4 triliun.
“Namanya juga honorer, honorer itu kan tenaga diperbantukan kalau yang ada pekerjaan lebih untuk diperbantukan. Kan dia tidak melekat namanya juga honorer,” kata Nusron, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Terkait nasib para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri, Nusron memastikan tak berpengaruh. Pasalnya, pemangkasan anggaran tak menyentuh gaji pegawai.
“ASN nggak mungkin dong kalau ada PHK itu karena sudah ada aturannya, kan efisiensi ini kan nggak nyentuh gaji belanja pegawai kan pasti kebayar Gaji, tukin pasti kebayar,” ujarnya.
Nusron mengklaim akan menjalankan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia mengibaratkan efisiensi seperti diet.
“Ini biasalah mekanisme seperti ini dalam rangka untuk menghapuskan lemak-lemak yang tidak perlu itu biasa, karena memang kalau kita sadari kadang-kadang kita ini ada hal-hal yang kebutuhan yang berlebihan,” katanya.
Salah satu penghematan yang bisa dilakukan adalah, pembatasan rapat-rapat di luar kota. Nusron menilai kementeriannya bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.
“Padahal di kantornya sudah ada, apalagi kalau kami kan sekarang ini sudah punya gedung Pusdiklat di Cikeas, ada kamar tidurnya, ruang meetingnya, sehingga yang biasa-biasanya paket meeting di hotel-hotel, kita pangkas, kita pindah ke sana, sehingga lebih murah,” ujar Nusron.
