Matawarta.com, JAKARTA– Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta polemik pemangkasan pendistribusian gas Elpiji 3 kg tak dijadikan kesalahan siapa-siapa. Baginya itu adalah kesalahan pihaknya.
“Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah, kalau itu ada kelebihan itu adalah kebenaran pemerintah,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Bahlil menjelaskan kebijakan pemangkasan pendistribusian gas melon itu sudah ada sejak 2023. Hal itu sekaligus merespon pernyataan wakil ketua DPR Sufmi Dasco yang menyebut kebijakan itu bukan dari presiden Prabowo Subianto.
“Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari KPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” ujarnya.
“Tapi udahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan perintah dan bapak presiden (perintah) wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat,” tegas Bahlil.
Kebijakan pemangkasan penyaluran gas Elpiji 3 kg menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Pasalnya, pemerintah melarang pengecer menjual gas tersebut.
Alhasil, warga harus membeli gas di pangkalan. Sementara jumlah pangkalan tidak banyak sehingga menimbulkan antrean panjang di sejumlah daerah.
Melihat kondisi itu, Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh menjual kembali gas elpiji 3 kg tersebut, sembari menyelaraskan aturan.
