Matawarta.com, JAKARTA – Pemerintah kian serius menggenjot pemanfaatan energi nabati sebagai campuran bahan bakar minyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kebijakan wajib pencampuran etanol 10 persen pada bensin atau E10 mulai diberlakukan paling lambat pada 2028.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, peta jalan (roadmap) penerapan E10 saat ini tengah dimatangkan. Meski belum menetapkan waktu pasti, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan meleset dari target.
“Kalau etanolnya pasti teman-teman tanya kapan mulai. Roadmapnya lagi dibuat. Tapi saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori. Mungkin 2027-2028 kita roadmapnya sebentar lagi akan selesai,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Tak hanya fokus pada bensin, pemerintah juga mempercepat langkah menuju penggunaan biodiesel dengan kandungan minyak sawit hingga 50 persen atau B50. Uji coba program ini ditargetkan bisa berjalan sepanjang tahun 2026.
Bahlil menjelaskan, pengujian B50 akan rampung pada semester pertama 2026. Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi hasil uji coba tersebut sebelum mengambil keputusan untuk menerapkannya secara nasional pada paruh kedua tahun depan.
“Di tahun 2026 untuk biodiesel B50 sudah dalam uji coba, akan selesai di semester pertama dan di semester kedua kita akan melihat. InsyaAllah kalau berhasil maka kita akan canangkan untuk ke B50,” ujarnya.
Dari sisi ketersediaan bahan baku, Bahlil menegaskan pasokan minyak sawit dalam negeri sangat memadai untuk mendukung program B50. Posisi Indonesia sebagai eksportir crude palm oil (CPO) terbesar dunia dinilai menjadi keunggulan tersendiri.
“B50 untuk sawit nggak ada masalah karena kita eksportir CPO terbesar di dunia. Tinggal kita lihat berapa kuota yang bisa kita ekspor, berapa yang dalam negeri,” tegasnya.
Kebijakan mandatori E10 dan B50 sejatinya telah lama menjadi wacana pemerintah. Dalam berbagai forum diskusi, Bahlil kerap menekankan langkah ini merupakan strategi jangka panjang untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. (paz)
