Matawarta.com, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggerakkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat berhenti sejak 2017. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, kelanjutan proyek ini menjadi langkah krusial untuk menekan ancaman banjir Jakarta hingga 40 persen.
Kepastian itu disampaikan Pramono saat meninjau langsung proses pembebasan lahan di kawasan Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026). Ia menyebut, mandeknya normalisasi selama bertahun-tahun membuat pengendalian banjir Jakarta tidak berjalan optimal.
“Normalisasi Ciliwung ini sudah lama terhenti. Sekarang kita mulai lagi karena ini salah satu solusi utama pengendalian banjir jangka menengah di Jakarta,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, Sungai Ciliwung memegang peran dominan dalam sistem aliran air di Ibu Kota. Dari 13 sungai yang melintasi Jakarta, hampir 40 persen aktivitas aliran sungai terkonsentrasi di daerah aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
“Kalau Ciliwung tidak kita benahi, dampaknya ke mana-mana. Karena hampir 40 persen aktivitas sungai di Jakarta itu ada di Ciliwung,” katanya.
Proyek normalisasi Ciliwung sendiri terbagi dalam dua segmen besar. Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono sepanjang sekitar 7 kilometer, dengan target pembangunan tanggul hampir 15 kilometer. Hingga kini, lebih dari setengahnya telah terealisasi.
Normalisasi Ciliwung mencakup total ruas sepanjang 33,69 kilometer, dengan progres penurapan yang telah mencapai sekitar 17 kilometer. Pekerjaan dilakukan bertahap dari Pintu Air Manggarai hingga TB Simatupang.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan, pengendalian Ciliwung akan berdampak langsung pada lima wilayah di Jakarta dan berpotensi menekan risiko banjir hingga 40 persen.
Di sisi lain, Pramono menegaskan pembebasan lahan dilakukan langsung oleh Pemprov DKI tanpa pihak ketiga. Penilaian lahan sepenuhnya dilakukan oleh BPN agar proses berjalan lancar dan minim polemik.
Hingga akhir 2025, ganti rugi untuk 20 bidang lahan senilai sekitar Rp16,3 miliar telah dibayarkan. Normalisasi akan diperluas ke sejumlah wilayah bantaran Ciliwung pada 2026. (paz)
