Matawarta.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mulai bergulir di DPR RI. Paloh menyebut langkah tersebut bisa saja dilakukan selama seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi.
Menurut Paloh, pemakzulan dapat menjadi pilihan apabila tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan polemik yang muncul setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh di Jakarta, Minggu (8/11) malam.
Meski demikian, Paloh mengaku prihatin dengan polemik yang menyeret nama Gibran. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin Indonesia hingga 2029.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya tidak disambut dengan kegembiraan. Sebab, situasi yang terjadi justru menjadi keprihatinan bersama.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.
Paloh juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih memiliki waktu sekitar tiga tahun ke depan untuk menjalankan mandat rakyat.
“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucapnya.
Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang setara SMA.
Namun, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan putusan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.
Persoalan itu kemudian menjadi perhatian DPR RI. Sejumlah anggota parlemen mulai membicarakan kemungkinan pemakzulan Gibran menyusul polemik putusan MA dan MK tersebut. (mua)
