Matawarta.com, JAKARTA-Ketua DPR RI Puan Maharani berduka atas musibah ambruknya musala di Pondok Pesantren sal Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Puan akan mendorong pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan penguatan pengawasan pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan agar kejadian serupa tak terulang.
“Dukacita kami sampaikan bagi para korban akibat kejadian ini. Pemerintah harus memastikan setiap santri belajar dan beribadah di tempat yang aman, layak, dan bermartabat,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
Untuk saat ini, menurut Puan adalah fokus mengevakuasi para santri. Ia berterima kasih kepada tim SAR dan semua pihak yang membantu proses evakuasi ratusan santri tersebut.
“Tentunya kita berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi ini. Dan yang paling penting, evakuasi harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan,” kata Puan.
Kejadian ini, lanjutnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memerhatikan pentingnya standar keselamatan bangunan fasilitas baik keagamaan hingga pendidikan. Insiden ini menunjukkan minimnya pengawasan konstruksi pada fasilitas pendidikan pesantren.
“Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik untuk anak- anak, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat,” kata Puan.
Oleh karena itu, Puan mendorong agar pemerintah pusat dan daerah melakukan audit teknis pembangunan musala tersebut. Namun, juga pendampingan terhadap korban dan keluarga.
“Aparat terkait, termasuk Kementerian PU, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, harus bekerja sama melakukan audit teknis bangunan. Juga pendampingan psikologis atau trauma healing bagi korban,” katanya.
Agar kejadian tersebut tak terulang, Puan berjanji akan menyiapkan perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan. Ponpes sebagai lembaga pendidikan, tidak boleh membangun atau memiliki fasilitas tak sesuai standar.
“Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta terlindungi dari risiko bencana dan kecelakaan teknis,” tandasnya.
Sejauh ini, sudah ada 102 santri yang berhasil dievakuasi, 10 diantaranya sudah kembali ke keluarga. Sementara masih ada sekitar 38 orang yang terjebak di dalam reruntuhan. (sis)
