Matawarta.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto kembali turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan optimal. Senin (24/8) pagi, Prabowo bertolak menuju Provinsi Riau, Sumatra, untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus mengecek langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Prabowo meninjau persoalan karhutla di Kalimantan dan memimpin penyusunan kebijakan penanganannya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo tidak ingin penanganan karhutla hanya berdasarkan laporan dari meja pejabat. Kepala Negara ingin melihat langsung kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar terkendali, sekaligus mengecek pelaksanaan keputusan pemerintah.
“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Teddy, Senin (24/8).
Namun, misi Prabowo di Riau bukan sekadar memastikan api dipadamkan. Pemerintah mulai mengarahkan perhatian lebih besar pada pencegahan agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun.
Prabowo bahkan menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda dalam mengantisipasi munculnya kembali titik api.
“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api,” tegas Teddy.
Untuk itu, pemerintah diminta memperkuat sistem pencegahan jauh sebelum kebakaran terjadi. Langkah tersebut mencakup pembangunan sumur bor dan embung sebagai sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga peningkatan kesiapsiagaan desa-desa yang berada di wilayah rawan karhutla.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin mengubah pola penanganan dari sekadar pemadam kebakaran menjadi sistem pencegahan yang lebih permanen.
Dalam kunjungan ke Riau, Prabowo turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala BIN Muhammad Herindra.
Tak hanya soal pemadaman dan pencegahan, pemerintah juga akan mengevaluasi penyebab kebakaran secara menyeluruh. Jika dalam proses evaluasi ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, tindakan tegas siap dijatuhkan sesuai aturan yang berlaku. (mua)
