Matawarta.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyerukan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat dalam merespons bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan pemerintah pusat tidak perlu ragu meminta dukungan tambahan apabila upaya penanganan di lapangan belum memadai.
Seruan itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kemenhub, Kementerian PUPR, Basarnas, BMKG, dan Korlantas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025). Dalam forum tersebut, Lasarus menyoroti beratnya beban pemerintah daerah yang harus bekerja dengan kemampuan fiskal yang semakin terbatas.
“Informasi yang kami peroleh dari berbagai daerah menunjukkan bahwa keterbatasan APBD benar-benar melemahkan kemampuan mereka dalam merespons bencana ini,” ujarnya.
Menurut Lasarus, pemangkasan Dana Hibah Khusus (DHK) dan Dana Hibah Umum (DHU) sejak tahun lalu hingga tahun mendatang membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin sempit. Untuk itu, ia menilai dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat krusial.
“Dengan fiskal daerah yang makin terjepit, inisiatif dari pusat sudah tidak bisa ditunda. Penanganan bencana harus dipercepat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah wilayah terdampak masih belum tersentuh tim lapangan karena akses yang terputus dan keterbatasan sumber daya. Lasarus berharap masalah pendanaan tidak menjadi faktor penghambat utama.
“Kami masih menerima laporan tentang area-area yang belum dapat dijangkau. Jangan sampai persoalan anggaran justru menghambat upaya penyelamatan di lapangan,” katanya.
Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Lasarus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Namun ia menegaskan yang terpenting adalah kecepatan respons.
“Status itu wewenang pemerintah. Yang penting, gerak cepat. Jangan ragu meminta bantuan dari mana pun bila memang dibutuhkan, karena masyarakat di lokasi bencana menunggu kehadiran negara saat mereka paling membutuhkan,” tuturnya. (mua)
