Matawarta.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan alokasi biodiesel nasional untuk tahun 2026 sebesar 15.646.372 kiloliter. Ketentuan tersebut resmi berlaku setelah dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 yang mengatur penunjukan badan usaha serta pembagian volume biodiesel untuk pencampuran solar.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listyani menjelaskan, total alokasi biodiesel tersebut terbagi atas dua segmen utama, yakni sektor penugasan pelayanan publik dan sektor non-penugasan.
“Dari total alokasi biodiesel tahun 2026, sebesar 7.454.600 kiloliter dialokasikan untuk PSO dan 8.191.772 kiloliter untuk non-PSO,” ujar Eniya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Eniya menambahkan, pelaksanaan mandatori biodiesel pada tahun depan akan melibatkan 32 badan usaha bahan bakar minyak serta 26 badan usaha bahan bakar nabati yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menyebut, pola insentif untuk sektor PSO tetap dipertahankan seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Pelaksanaan program mandatori biodiesel 2026 didukung sinergi BU BBM dan BU BBN yang telah ditunjuk, dengan skema insentif PSO yang tetap berjalan,” katanya.
Eniya menegaskan kebijakan alokasi biodiesel ini menjadi instrumen penting dalam menekan ketergantungan impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Penetapan alokasi ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi impor BBM, meningkatkan pemanfaatan energi domestik, serta mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.
Kementerian ESDM
memperkirakan implementasi program biodiesel pada 2026 akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Nilai tambah dari pengolahan crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel diproyeksikan mencapai Rp 21,8 triliun.
Selain itu, program ini diprediksi mampu menghemat devisa negara hingga Rp 139 triliun dari impor solar, menyerap lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2 ekuivalen.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, pemerintah menyiapkan pengawasan ketat di seluruh rantai distribusi. Pengawasan meliputi pemantauan mutu biodiesel, distribusi di titik serah, hingga verifikasi volume dan kualitas oleh surveyor independen.
“Penguatan tata kelola dan pengawasan dilakukan agar program B40 berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Eniya. (mua)
