Matawarta.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira buka suata terkait ramainya pengibaran bendera one piece menjelang HUT ke-80 RI. Ia menilai seharusnya pemerintah seharusnya intropeksi diri.
“Ini menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat,” kata Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
“Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, dalam bentuk sosial kultur,” tegasnya.
Andreas pun tidak setuju aksi pengibaran bendera one piece sebagai bentuk tindakan makar. Ia melihat aksi tersebut bagian dari ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan.
“Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar,” ujar Andreas.
“Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara. Mereka hanya berekspresi dengan caranya, yang hari ini zaman pun sudah makin terbuka dan maju,” katanya.
Meski bebas berekspresi, Andreas mengingatkan masyarakat untuk tetap menghormati bendera merah putih sebagai simbol negara.
“Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih,” pungkasnya.(sis)
