Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyerukan agar perang Israel dan Hamas yang kini berkecamuk segera dihentikan dan mengembalikan proses perdamaian pada pembahasan solusi bagi dua negara (two state solution).
“Kita berusaha juga untuk kedua belah pihak (Hamas-Israel) menghentikan pertempurannya dan kembali pada penyelesaian damai dan kembali pada penyelesaian two state solution,” kata Ma’ruf Amin dilansir dari Antara, Selasa (10/10/2023).
Dalam kesempatan itu, Ma’ruf juga disinggung tentang perkembangan evakuasi 230 warga negara Indonesia (WNI) yang sedang berwisata religi di Israel saat milisi Hamas menyerang selatan negara Zionis itu.
“Saya kira pemerintah sudah siapkan (pengamanan) dan pihak Kedutaan Besar RI sudah. Kemenlu sudah siapkan kita akan lindungi dan mengevakuasi masyarakat di sana,” ucap Ma’ruf.
Ma’ruf menambahkan, Indonesia melalui Kemenlu sudah mengambil sikap sebagai penengah untuk mendamaikan kedua negara.
“Kemenlu sudah mendamaikan dan menghentikan pertempuran, selain kita mengevakuasi warga kita yang ada di sana,” katanya.
Seebelumnya, jumlah korban tewas akibat perang Israel dan Hamas dilaporkan terus bertambah, kabarnya 700 orang tewas dan 2.300 lainnya terluka.
Menilai situasi perang Israel Hamas tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Palestina.
“Terkait dengan kondisi WNI, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi. Saat ini Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza,” ujar Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip Selasa (10/10/2023).
Kemlu RI juga meminta, WNI untuk menunda perjalanan baik ke Palestina maupun ke Israel lalu mengimbau mereka yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut.
“Fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah situasi kemanusiaan, khususnya bagaimana mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil,” tutur Iqbal.
