Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei terkini terkait persepsi publik atas penegakan hukum, sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dan isu terkini pascaPemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Salah satu hasilnya, masyarakat dinilai masih puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau kinerja Jokowi.
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengawali paparan dengan hasi survei kondisi ekonomi nasional secara umum, yang menunjukkan 40,3% publik menilai kondisi ekonomi nasional buruk, sementara yang menilai baik di angka 29,6%.
“Ini memang sesuai dengan fakta saya kira, menjelang Lebaran banyak kenaikan harga. Beras, jagung, biasa jelang Lebaran supply terbatas harga naik, ya hukum ekonomi biasa,” tutur Burhanuddin dalam rilis hasil survei, Minggu (21/4/2024).
Namun begitu, untuk kondisi penegakan hukum nasional, publik lebih banyak menilai baik atau positif yakni 36,5% dibandingkan yang memandang buruk alias negatif dengan 31,2 persen.
“Ada indikasi pemulihan sebenarnya, survei di Januari 2024 yang mengatakan buruk lebih banyak. Sekarang sudah berbeda, lebih banyak yang mengatakan baik,” papar Burhanuddin.
Dari dua hasil survei tersebut, Indikator Politik Indonesia melanjutkan dengan pandangan responden terhadap kinerja Presiden Jokowi.
Hasilnya, mayoritas publik sebanyak 77,2% merasa puas dengan kinerja presiden, sementara 22 persen merasa kurang puas.
“77,2% ini bukan angka yang kecil ya. Di tengah banyak isu mulai dari isu ekonomi termasuk isu politik karena berpisah jalannya PDIP dengan Pak Jokowi, apprival Pak jokowi masih 77% lumayan besar. Meskipun belum sepulih seperti sebelum pilpres namun setidaknya tidak turun lagi,” kata Burhanuddin.
