Matawarta.com, JAKARTA– Mantan Ketua KPK Abraham Samad akhirnya mengungkap isi pertemuan tertutup Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam itu ternyata memakan waktu hampir lima jam tanpa jeda makan malam.
Samad mengatakan dirinya diundang dalam kapasitas sebagai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam forum tersebut, Prabowo hadir bersama sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie Sjamsoeddin, serta Mayjen TNI (Purn) Zacky Makarim. Hadir pula peneliti BRIN Prof Dr Siti Zuhro dan beberapa tokoh lainnya.
“Kalau saya ingat, sekitar tujuh orang yang hadir. Tapi yang jelas, Presiden sendiri yang memimpin langsung diskusi,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2025).
Menurut Samad, suasana pertemuan berlangsung santai. Prabowo tampil tanpa sekat, banyak bercanda. Namun sekaligus menyampaikan paparan panjang terkait arah kebijakan pemerintah.
“Pak Prabowo presentasi cukup lama. Mulai dari program penyelamatan sumber daya alam, program prioritas pemerintah, sampai hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss,” ujarnya.
Diminta Bicara IPK, Samad Sentil Akar Masalah Korupsi
Dalam diskusi itu, Prabowo secara khusus meminta pandangan Samad soal cara meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Samad menilai, selama ini pemberantasan korupsi belum menyentuh akar persoalan.
“Saya bilang harus ada roadmap pemberantasan korupsi yang benar-benar efektif. Selama ini belum menyentuh akar masalah,” ucapnya.
Samad merujuk pada Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), yang menurutnya menekankan empat aspek krusial: penyuapan lintas negara (foreign bribery), perdagangan pengaruh (trading in influence), pengayaan elite (elite enrichment), serta suap di sektor swasta (commercial bribery).
KPK Tak Lagi Seperti Dulu
Prabowo juga, kata Samad, mempertanyakan mengapa KPK kini dinilai tidak lagi sekuat masa lalu. Samad secara terbuka menyebut revisi UU KPK tahun 2019 sebagai salah satu biang masalah.
“UU itu memangkas kewenangan KPK dan menempatkannya di bawah rumpun eksekutif. Padahal UNCAC mengharuskan lembaga antikorupsi bersifat independen,” tegasnya.
Ia juga menyoroti proses rekrutmen pimpinan KPK di masa lalu yang dinilai mengabaikan masukan publik, hingga berujung pada masalah integritas. Selain itu, Samad kembali mengkritik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menyingkirkan 57 pegawai KPK.
“TWK itu rekayasa untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas,” katanya.
Reformasi Polri dan Fokus SDA
Isu reformasi kepolisian juga mengemuka dalam pertemuan tersebut. Samad menyebut seluruh peserta sepakat reformasi Polri merupakan keniscayaan.
Sementara itu, penyelamatan sumber daya alam menjadi topik lain yang ditekankan. Samad menyebut fokus pemberantasan korupsi seharusnya diarahkan ke sektor SDA demi meningkatkan penerimaan negara.
“Kalau ingin pendapatan negara bagus, selamatkan dulu sumber daya alam kita,” ujarnya.
Board of Peace dan Janji Perang Oligarki
Samad juga mengungkap alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia bukan keputusan yang bersifat permanen.
“Kalau ke depan ternyata merugikan Palestina dan Gaza, Indonesia bisa menarik diri,” kata Samad menirukan pernyataan Prabowo.
Yang paling mencuri perhatian, menurut Samad, adalah penegasan Prabowo soal komitmennya menghadapi oligarki yang merusak sumber daya alam.
“Dia bilang akan mengejar oligarki yang merampok negara, siapa pun orangnya. Mau disebut ‘9 naga’ sekalipun, dia tidak akan bernegosiasi,” ujar Samad.
“Itu janji yang dia sampaikan langsung kepada kami,” pungkasnya. (mua)
