Matawarta.com, JAKARTA- Isu perombakan Kabinet Merah Putih setelah perayaan HUT ke-81 RI mulai memanas. Di tengah munculnya dorongan agar Presiden Prabowo Subianto berani memasukkan kalangan profesional, PKB menegaskan satu hal keputusan akhir berada sepenuhnya di tangan Presiden.
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukan komposisi kabinet, termasuk memilih figur yang akan mengisi kursi menteri.
“Reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak Presiden,” ujar Daniel kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
Daniel menegaskan PKB tidak ingin mencampuri keputusan Presiden terkait siapa saja yang nantinya dipilih untuk masuk kabinet. Dia menyebut, latar belakang politik maupun profesional bukan menjadi persoalan selama figur tersebut dinilai tepat untuk menjalankan tugasnya.
Dia menyebut sinyal yang beredar dari Istana sejauh ini menunjukkan reshuffle akan dilakukan secara terbatas. Perombakan disebut lebih difokuskan untuk mengisi sejumlah posisi yang saat ini kosong.
Namun, Daniel tak menutup kemungkinan adanya perubahan di posisi lain. Jika Presiden memutuskan melakukan pergeseran lebih luas, hal tersebut tetap menjadi kewenangan Prabowo.
“Soal kemungkinan posisi lain ikut berubah, sejauh ini sinyal dari Istana menyebut reshuffle ini sifatnya terbatas, sekadar mengisi jabatan yang memang sedang kosong,” katanya.
“Tapi tentu itu juga bagian dari hak prerogatif Presiden, sehingga kita serahkan sepenuhnya penilaian dan pertimbangan siapa dan kapan waktunya,” sambung Daniel.
PKB juga memberikan catatan mengenai sosok yang layak masuk ke dalam kabinet. Daniel berharap siapa pun yang dipilih Presiden benar-benar menguasai bidang yang akan dipimpinnya.
Selain kemampuan teknis, suara masyarakat juga dinilai penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan figur yang akan duduk di pemerintahan.
“Tentu kita berharap sosok yang mengisi memahami betul bidang tugasnya, dan suara-suara dan harapan masyarakat penting juga untuk dijadikan pertimbangan,” ucapnya.
Daniel menegaskan seluruh pandangan tersebut sebatas masukan kepada pemerintah. PKB, kata dia, tidak akan memaksakan nama maupun latar belakang tertentu untuk mengisi kursi kabinet.
“Ini semua hanya masukan kepada Pemerintah, sepenuhnya kita serahkan kepada Bapak Presiden,” tegasnya.
Sikap PKB tersebut muncul setelah Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera mendorong adanya pembukaan ruang bagi kalangan profesional dalam reshuffle kabinet.
Mardani menilai Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan sistem merit dalam memilih menteri. Ia bahkan menyebut tidak ada keharusan seluruh figur yang masuk kabinet berasal dari partai politik. (mua)
