Matawarta.com, JAKARTA– Meski Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dituntut hukuman 7 tahun penjara, Ketum Megawati Soekarnoputri tak memiliki rencana mengganti sekjen baru. PDIP masih mengikuti proses hukum Hasto tersebut.
“Sampai saat ini saya belum dengar ada pembahasan dan arahan dari Ibu Ketua Umum terkait pergantian Sekjen,” kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).
“Partai masih fokus mengawal proses persidangan Sekjen. Begitu pula setiap kader partai baik yang ada di eksekutif dan di legislatif, terus bekerja seperti biasa memperjuangkan kesejahteraan rakyat sesuai tugasnya masing-masing,” ujar Ronny.
Di sisi lain, ia menyebut PDIP tengah mempersiapkan pledoi di sidang Hasto selanjutnya. Ronny menyakini kasus Hasto ini sangat
sarat politisasi karena tuntutan jaksa juga tak sesuai fakta-fakta.
“Bersama-sama dengan tim hukum lain dan Mas Hasto, kami akan menyiapkan pledoi untuk disampaikan nanti di persidangan,” katanya.
“Ya, semua orang yang mengikuti rangkaian proses persidangan dapat melihat dan mempertanyakan apa dasar tuntutan tujuh tahun ini. Uraian jaksa tidak membuktikan dalil dalam dakwaannya. Konstruksi tuntutan hanya berdasar rangkaian cerita penyidik dan mengesampingkan fakta-fakta persidangan dan keterangan para saksi. Jadi, buat saya ini hanya melengkapi skenario awal sebagai sebuah peradilan politik,” katanya.
Hasto sebelumnya dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam perkara suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
