Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir mengapresiasi keberhasilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam menyelesaikan dualisme kepengurusan cabang olahraga (cabor) sepak takraw nasional. Keberhasilan ini dinilai sejalan dengan instruksi Menpora pada Oktober 2025 agar seluruh persoalan dualisme kepengurusan cabor segera dituntaskan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus menjadi bangsa yang digdaya di bidang olahraga. Tentu hal itu mustahil tercapai jika masih ada perpecahan, karena olahraga itu semangatnya berjuang dalam persatuan,” ujar Menpora Erick, Selasa (9/12) pagi.
Setelah melalui serangkaian proses musyawarah, Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PB PSTI) periode 2025–2029 di bawah kepemimpinan Surianto resmi ditetapkan sebagai kepengurusan yang diakui secara nasional dan internasional. Pengakuan tersebut dituangkan melalui surat resmi dari KONI dan KOI yang telah diterima Menpora.
“Atas dasar itu, saya sangat mengapresiasi KONI, KOI, dan pengurus cabor yang mau duduk bersama, bermusyawarah mencapai mufakat, melakukan introspeksi, dan menyelesaikan dualisme di PB sepak takraw. Ini bukti seluruh stakeholder olahraga bisa solid dan satu suara demi prestasi bangsa,” tegas Erick.
Lebih lanjut, Erick berharap penyelesaian dualisme di sepak takraw dapat menjadi contoh bagi cabang olahraga lain yang masih menghadapi persoalan serupa. Menurutnya, dalam membangun prestasi olahraga nasional, tidak boleh ada konflik kepengurusan yang justru merugikan atlet.
“Saya harap tuntasnya dualisme sepak takraw ini bisa memacu tiga cabor lainnya, yakni tenis meja, anggar, dan tinju, untuk segera duduk bersama dan menyelesaikan masalah sebelum tahun berganti. Apalagi beberapa di antaranya masuk dalam 21 cabor unggulan sesuai arahan Presiden,” ucap Erick.
Menpora pun mengajak seluruh pihak untuk menyatukan tekad demi kemajuan olahraga nasional dan tidak menjadikan atlet sebagai korban konflik kepengurusan.
“Ayo kita satukan tekad membangun prestasi olahraga. Jangan jadikan atlet korban konflik kekuasaan di tubuh cabor,” pungkas Erick.
