Matawarta.com, JAKARTA– Belum pindahnya pemerintah pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat khawatir pembangunan akan mangkrak. Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI-P Aria Bima mendesak semua perusahaan BUMN ke IKN.
“Ini yang kedua penting. Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di IKN. Bisa menjadi prioritas,” ujar Aria, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Aria menyarankan agar perusahaan BUMN menjual gedung-gedung kantor mereka di Jakarta, untuk digunakan membangun gedung sendiri di IKN. Indonesia bisa mengambil contoh di China.
“Dan dia bisa menjual gedung-gedung di Jakarta ini untuk membangun gedung-gedung BUMN di wilayah IKN. Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur. Dan sudah saatnya kayak di China, kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN,” ujarnya.
Aria khawatir pembangunan IKN akan mangkrak. Anggaran besar sudah dikeluarkan, sangat disayangkan jika dibuang begitu saja.
“Karena kita telah menyepakati itu dalam bentuk undang-undang yang kita ini sebagai anggota DPR harus melaksanakannya. Jangan anggaran yang begitu besar itu kemudian mangkrak dan tidak ada gunanya,” katanya.
