Matawarta.com, JAKARTA– Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menuding adanya operasi terorganisir di balik beredarnya tuduhan Presiden Prabowo Subianto memiliki lahan kelapa sawit di sejumlah wilayah Sumatera. Ia menilai isu tersebut sengaja diproduksi untuk menyerang pribadi Presiden dan melemahkan kebijakan pemerintah.
Hashim menegaskan kabar kepemilikan kebun sawit oleh Prabowo sama sekali tidak benar. Ia menyebut narasi itu sebagai fitnah yang disebarkan oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh langkah tegas pemerintah dalam menertibkan pelanggaran lingkungan.
“Ini fitnah. Pak Prabowo tidak punya kebun sawit satu hektare pun di Indonesia,” kata Hashim saat menghadiri Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Menurut Hashim, penyebar isu tersebut bukanlah pihak yang peduli pada lingkungan, melainkan kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik ilegal. Ia menyebut ada jutaan hektare lahan sawit yang dikelola secara melanggar hukum dan menjadi sumber kepentingan kelompok tertentu.
“Ada sekitar 3,7 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan lindung dan taman nasional. Kami menduga lebih dari 200 perusahaan terlibat, dan pemilik-pemilik inilah yang menyebarkan fitnah ke Presiden,” ujarnya.
Hashim menilai serangan terhadap Prabowo semakin masif karena pemerintah saat ini tidak lagi memberi ruang kompromi terhadap perusakan lingkungan. Penegakan hukum, kata dia, membuat kelompok tertentu merasa dirugikan.
“Mereka marah karena pemerintah sekarang berani menegakkan hukum. Ketika kepentingan mereka terganggu, yang diserang adalah Presidennya,” ucap Hashim.
Ia juga mengungkap dugaan penggunaan influencer dan akun media sosial berbayar untuk memperluas penyebaran narasi negatif tersebut di ruang digital.
“Kami melihat indikasi kuat ada yang membayar influencer dan bot di media sosial. Tujuannya jelas, membangun opini seolah-olah Pak Prabowo pemilik lahan sawit,” tuturnya.
Lebih jauh, Hashim memastikan pemerintah tidak akan terpengaruh oleh upaya pembusukan tersebut. Ia menyebut aspirasi masyarakat, khususnya terkait perlindungan hutan di Sumatera Utara, tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Aspirasi masyarakat Sumatera Utara soal lingkungan akan kami sampaikan ke Presiden. Pemerintah akan berdiri di pihak rakyat, bukan di pihak perusak lingkungan,” kata Hashim. (paz)
