Matawarta.com, JAKARTA –
Wacana Presiden Prabowo Subianto menjadikan Papua sebagai pusat kemandirian energi berbasis sumber daya lokal memantik respons dari parlemen. Gagasan memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku energi dinilai perlu dikawal ketat agar tidak memicu bencana lingkungan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai semangat swasembada energi harus diiringi kehati-hatian dalam pengelolaan ruang dan alam Papua. Ia mengingatkan, ekspansi perkebunan berskala besar kerap meninggalkan persoalan ekologis serius di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Daniel, sejarah panjang pembukaan hutan untuk kepentingan sawit dan pertambangan telah memunculkan dampak berantai, mulai dari banjir, longsor, hingga rusaknya sistem lingkungan. Ia menilai, Papua tidak boleh menjadi korban kebijakan yang kurang matang.
“Banyak daerah sudah memberi pelajaran mahal. Alih fungsi hutan yang tidak terkendali ujungnya bencana. Ini jangan sampai terulang di Papua,” ujar Daniel, Kamis (18/12/2025).
Ia menekankan, karakter geografis Papua yang didominasi pegunungan, kawasan resapan air, serta daerah aliran sungai menjadikan wilayah tersebut sangat rentan terhadap gangguan ekologis. Karena itu, ia menolak keras pembukaan hutan baru demi kepentingan perkebunan energi.
Daniel menyebut, pemanfaatan sawit masih memungkinkan selama dilakukan di lahan yang telah terbuka atau eksisting. Namun, ia menegaskan pembabatan hutan primer dan wilayah bernilai ekologis tinggi adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar.
“Kalau lahan lama dioptimalkan, itu masih bisa dibicarakan. Tapi membuka hutan baru, apalagi di kawasan sensitif, risikonya terlalu besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Daniel mengingatkan Papua bukan hanya wilayah pembangunan, tetapi juga penyangga ekologi nasional. Fungsi hutan Papua dinilai vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan Indonesia secara keseluruhan, termasuk perlindungan wilayah adat.
Ia khawatir, tanpa perencanaan matang dan perlindungan masyarakat lokal, Papua bisa mengalami krisis lingkungan yang dampaknya lebih parah dibanding wilayah lain seperti Sumatera dan Aceh.
“Pembangunan harus berpijak pada kajian lingkungan, tata ruang yang jelas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Jangan sampai energi mandiri dibayar dengan kerusakan permanen,” ujarnya.
Oleh karena itu, Daniel mendorong pemerintah memaksimalkan lahan sawit yang sudah tersedia. Ia menyebut Indonesia masih memiliki jutaan hektare lahan eksisting yang bisa dioptimalkan tanpa harus membuka kawasan hutan baru. Selain itu, lahan bermasalah yang telah ditertibkan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan dapat dimanfaatkan secara legal dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan visi besar menjadikan Papua mandiri energi melalui pemanfaatan potensi lokal dan teknologi terbarukan. Dalam pertemuan dengan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Prabowo menekankan perlunya mengakhiri ketergantungan Papua terhadap pasokan BBM dari luar daerah.
Selain sawit, Prabowo menyebut tebu dan singkong sebagai bahan baku energi nabati. Ia juga menilai energi surya serta pembangkit listrik tenaga air skala kecil sebagai solusi realistis bagi wilayah terpencil.
“Sekarang teknologi surya semakin murah, pembangkit hidro mini juga semakin mudah. Ini penting agar daerah-daerah sulit tidak lagi bergantung pada BBM yang mahal,” kata Prabowo.
Presiden menargetkan swasembada energi dan pangan dapat tercapai dalam lima tahun ke depan. Dengan menekan impor BBM, pemerintah optimistis anggaran negara dapat dihemat hingga ratusan triliun rupiah. (mua)
